Salah satu tujuan dari suatu negara adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan
meningkatnya pendapatan nasional di suatu negara. Pendapatan nasional merupakan
tingkat pendapatan dari Rumah Tangga Konsumen (RTK) yang di terima dari
penyerahan faktor-faktor produksi selama satu periode tertentu.
Pertumbuhan ekonomi bukan merupakan sebuah
proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada
perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu (Boediono,1992). Pertumbuhan
ekonomi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami guncangan karena sifat dari
pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia yang merupakan negara berkembang belum
sampai ke steady state dimana perekonomian dalam keadaan stabil tidak
terpengaruh oleh goncangan.
Kita lihat dari gambar diatas bahwa kondisi pertumbuhan PDB Indonesia tidak stabil. Pada tahun 1998 Indonesia mengalami pertumbuhan yang paling buruk dengan angka -13,13%. Kondisi itu dikarenakan tahun 1998 kondisi perekonomian di dunia sedang memburuk. Tidak hanya Indonesia saja yang terkena dampaknya, melainkan negara lain juga ikut terkena dampak dari krisis tahun 1998
Ada berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi diantaranya adalah: (1) Sumber Daya Manuia, (2) Sumber Daya Alam, (3)
Teknologi. Dalam perekonomian di suatu negara, pemerintah perlu memegang
kendali supaya perekonomiannya tidak terpuruk. Pemerintah di Indonesia
misalnya, pemerintah berhak mengeluarkan kebijakan, yang berupa kebijakan
moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang
mengatur tingkat suku bunga dan peredaran uang, sedangkan Kebijakan Fiskal
adalah kebijakan yang terkait dengan pengeluaran pemerintah. Yang akan kita bahas disini terkait dengan kebijakan fiskal di Indonesia.
Instrumen kebijakan fiskal yang berupa pengeluaran pemerintah terdapat dalam APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pengeluaran ini sangat mendorong laju
pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pengeluaran pemerintah berfungsi untuk
pembentukan modal melalui belanja sarana dan prasarana. Perusahaan swasta tidak
akan membangun sebuah pabrik jika tidak ada fasilitas umum penunjang di
sekitarnya seperti Rumah Sakit, Sekolahan dll. Seperti kita ketahui bahwa
negara Inonesia ini termasuk negara yang berkembang dimana modal (capital)
itu sedikit diakibatkan karena tabungan yang berada di masyarakat sedikit. Tabungan
yang sedikit diakibatkan karena pendapatan masyarakat yang sedikit, Pendapatan
masyarakat yang sedikit diakibatkan karena kualitas SDM yang kurang. Hal
semacam itu dinamakan dengan lingkaran setan tak berujung pangkal dan akan
terus berjalan selama tidak ada dongkrakan. Dengan adanya APBN mendorong untuk
pembangunan berupa fasilitas pendidikan dan sarana prasarana lainnya yang
membuat kualitas SDM naik yang akan berdampak pada faktor lainnya seperti
pendapatan, dan modal. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan
yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan,
dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak.
Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara
berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas
agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).
Untuk melakukan segala pengeluaran, tentu saja pemerintah memerlukan suatu pemasukan dalam bentuk pendapatan. Pendapatan pemerintah untuk sumber APBN ada berbagai macam, antara lain: Pajak, bea cukai dll.
Pajak merupakan instrument dalam APBN yang memiliki pemasukan paling besar. Pajak memiliki dua fungsi (Mardiasmo, 2013) antara lain:
Berdasarkan dari uraian kedua
fungsi diatas, pajak memiliki peran dalam membiayai pengeluaran pemerintah.
Dengan begitu jika kita membayar pajak sesuai dengan peraturan yang
diberlakukan pemerintah, maka kita turut serta dalam memajukan perekonomian
Indonesia dan kita juga akan meerasakan dampak dari pengeluaran pemerintah
dalam APBN.
Bisa kita lihat dari data tersebut, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak masih kurang. Pada APBN tahun 2016 pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak sebesar 1.546,7 sedangkan pada APBN tahun 2017 menurun menjadi 1.498,9.
Kita selaku warga negara Indonesia sudah semestinya harus ikut berperan serta dalam membangun ekonomi Indonesia. Jadi, mari kita bayar pajak tanggungan kita demi memajukan perekonomian Indonesia untuk ke taraf yang lebih baik lagi terutama pada tahun 2017 yang akan datang, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran negara untuk pembangunan pendidikan, ekonomi dan berbagai sektor lainnya di Indonesia sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.
Sekian tulisan yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi semua kalangan.
Referensi:
Irawan, Suparmoko. 2008. Ekonomi pembangunan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
Mankiw Gregory. 2007. Makro ekonomi. Jakarta: Erlangga
Topado Michael P. 2000. Pembangunan ekonomi di dunia ketiga. Jakarta: Erlangga
Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Yogyakarta: Andi offset
www.kemenkeu.go.id diakses pada 16 Desember 2016
Untuk melakukan segala pengeluaran, tentu saja pemerintah memerlukan suatu pemasukan dalam bentuk pendapatan. Pendapatan pemerintah untuk sumber APBN ada berbagai macam, antara lain: Pajak, bea cukai dll.
Pajak merupakan instrument dalam APBN yang memiliki pemasukan paling besar. Pajak memiliki dua fungsi (Mardiasmo, 2013) antara lain:
1.
Fungsi budgetair
Pajak sebagai
sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya
2.
Fungsi mengatur
Pajak sebagai
alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang
social dan dalam bidang ekonomi
![]() |
Pendapatan dalam APBN tahun 2016 |
![]() |
Pendapatan dalam APBN 2017 |
Kita selaku warga negara Indonesia sudah semestinya harus ikut berperan serta dalam membangun ekonomi Indonesia. Jadi, mari kita bayar pajak tanggungan kita demi memajukan perekonomian Indonesia untuk ke taraf yang lebih baik lagi terutama pada tahun 2017 yang akan datang, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran negara untuk pembangunan pendidikan, ekonomi dan berbagai sektor lainnya di Indonesia sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.
Sekian tulisan yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi semua kalangan.
Referensi:
Irawan, Suparmoko. 2008. Ekonomi pembangunan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
Mankiw Gregory. 2007. Makro ekonomi. Jakarta: Erlangga
Topado Michael P. 2000. Pembangunan ekonomi di dunia ketiga. Jakarta: Erlangga
Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Yogyakarta: Andi offset
www.kemenkeu.go.id diakses pada 16 Desember 2016
0 komentar:
Posting Komentar